By Ali Syarief
Presiden Jokowi, seorang Presiden yang muncul dari lapisan masyarakat jelata biasa, kini sedang digempur oleh beragam kritik dan pandangan dari publik seiring dengan pemerintahannya yang semakin terpuruk dalam berbagai bidang dan telah berlangsung selama periode terakhir ini. Salah satu kritik yang cukup menonjol adalah pandangan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik pribadinya, dengan telah memberikan posisi penting kepada anggota keluarganya di dalam struktur kekuasaan negara.
Dari sinyalemen diatas – terhubung dengan apa yang sedang terjadi dugaan kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh KPU secara sistemik.
Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, yang diorbitkan simultan dengan Menantunya Boby Nasution sebagai Walikota Medan, yang juga dikenal sebagai sosok publik yang aktif di media sosial dan dunia hiburan, kini berhasil menjadi menjadi wakil presiden terpilih. Langkah ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, yang mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk nepotisme yang merugikan prinsip meritokrasi dan keadilan dalam pemilihan pejabat publik. Meskipun memiliki kualifikasi yang mungkin dapat dipertanyakan dalam konteks politik dan pemerintahan, penunjukan anak sulung Jokowi sebagai wakil presiden memunculkan keraguan akan integritas sistem politik dan pemerintahan.
Selanjutnya, anak kedua Presiden Jokowi dikabarkan sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kekuasaan politik melalui promosi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kabar ini menambahkan kobaran api tuduhan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik keluarganya, dengan menempatkan anggota keluarganya di posisi-posisi kekuasaan yang penting. Kaesang Pangarep, anak kedua Presiden Jokowi, baru-baru ini diumumkan sebagai Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) partai tersebut. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik partai, serta integritas institusi politik secara keseluruhan.
Sementara itu, menantu Presiden Jokowi, yang juga dikenal sebagai figur publik yang aktif di dunia politik dan bisnis, dikabarkan sedang disiapkan untuk naik ke tingkat nasional setelah menjabat sebagai Walikota Medan. Langkah ini menambah bukti bahwa keluarga Presiden Jokowi sedang diberikan akses kekuasaan politik yang signifikan, yang dapat mengancam prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan pejabat publik.
Namun, yang paling mengejutkan dari semua ini adalah kabar bahwa istri Kaesang Pangarep, anak kedua Presiden Jokowi, sedang dipertimbangkan untuk menjadi Bupati Sleman. Kabar ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam tentang dominasi politik oleh keluarga Presiden Jokowi, serta potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam integritas dan keadilan dalam pemerintahan daerah.
Dengan demikian, tuduhan bahwa Presiden Jokowi sedang membangun dinasti politik pribadinya semakin menguat, dengan berbagai anggota keluarganya mendapatkan posisi-posisi penting di dalam struktur kekuasaan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang serius tentang integritas, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem politik Indonesia, serta perlunya reformasi yang lebih lanjut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan representasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
