Oleh : dr. Novita Sari Yahya
Ketika banjir melanda Jabodetabek, pemandangan yang tersaji di berbagai sudut kota seolah menjadi cerminan dari ketimpangan sosial yang masih mengakar. Di satu sisi, rakyat berjuang bertahan di tengah genangan air, sementara di sisi lain, pejabat dan keluarganya mencari kenyamanan dengan mengungsi ke hotel mewah. Video yang memperlihatkan istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, mengungsi ke hotel megah saat warganya kebanjiran menjadi sorotan publik, memicu perbincangan panjang tentang empati dan kepedulian sosial di kalangan elite pemerintahan.
Di saat yang sama, kader-kader organisasi massa turun ke lapangan membantu korban banjir, mengangkat perahu, membagikan makanan, dan menawarkan pertolongan nyata. Kontras ini mencerminkan bagaimana masyarakat sering kali lebih tanggap dalam menghadapi bencana dibandingkan mereka yang seharusnya bertanggung jawab.
Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari budaya bapak-ibuisme yang masih mengakar dalam sistem sosial dan politik Indonesia. Julia Suryakusuma dalam disertasinya menjelaskan bahwa bapak-ibuisme adalah sebuah pola relasi sosial yang bersumber dari feodalisme dan kapitalisme, di mana kekuasaan terpusat pada “bapak” yang mengatur segalanya, sementara “ibu” menjadi perantara kekuasaan tersebut. Di era Orde Baru, pola ini semakin menguat—di mana pemimpin daerah menjadi “raja-raja kecil” yang tidak tersentuh kritik, sementara istri mereka mengadopsi gaya hidup mewah layaknya bangsawan.
Feodalisme ini menciptakan dua tipe manusia. Pertama, mereka yang memiliki mental atasan, ingin selalu dihormati, didengar, dan diistimewakan. Kedua, mereka yang memiliki mental inferior, selalu merasa rendah diri, dan cenderung tunduk serta memuji-muji penguasa, meskipun diperlakukan dengan tidak adil.
Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan yang sejati bukanlah tentang kemewahan dan simbol status, melainkan tentang keteladanan dan empati. Para pendiri bangsa seperti H. Agus Salim, Bung Hatta, dan Mohammad Natsir menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari kemewahan. Agus Salim tinggal di rumah kontrakan sempit, Bung Hatta menahan keinginannya untuk membeli sepatu Bally karena keterbatasan dana, sementara Mohammad Natsir tetap setia pada kemeja tambalannya. Mereka memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang dilayani, tetapi tentang melayani.
Ironisnya, di era sekarang, empati sering kali hanya menjadi alat pencitraan. Pejabat yang datang ke lokasi banjir dengan kamera media yang siap mengabadikan momen seolah ingin menutupi kenyataan bahwa kebijakan merekalah yang sering kali menjadi penyebab bencana. Pengalihan fungsi lahan, perusakan tata ruang, dan penebangan hutan tanpa reboisasi adalah beberapa faktor yang memperparah banjir. Namun, saat bencana terjadi, mereka justru berlomba-lomba menunjukkan kepedulian dengan membagikan sembako dan berfoto bersama korban.
Empati tidak bisa dibangun dengan pencitraan semata. Ia harus berakar dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat, dalam tindakan nyata yang tulus, dan dalam gaya hidup yang mencerminkan kesederhanaan serta tanggung jawab. Media mungkin bisa dikendalikan, tetapi sejarah dan catatan akhirat akan tetap berbicara. Mereka yang bermain sandiwara dalam kepedulian akan selalu dikenang bukan sebagai pemimpin sejati, melainkan sebagai simbol dari kegagalan moral di hadapan rakyatnya.
Bogor, 6 Maret 2025
Novita Sari Yahya
