Praktik politik dinasti ini dianggapnya sebagai tindakan yang berbahaya karena menunjukkan kecenderungan pemimpin untuk lebih condong kepada kehendak kekuasaan daripada mematuhi undang-undang.
Jakarta-Muniranews.–Wacana mengusung anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah menjadi sorotan tajam. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti bahwa hal ini tidak selaras dengan semangat konstitusi Republik Indonesia. Menurutnya, konstitusi tidak pernah didesain untuk memfasilitasi kepentingan politik kelompok atau keluarga tertentu agar terus berkuasa. “Satu hal yang jelas dari konstitusi kita adalah bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga,” tegas Feri Amsari dalam program Kompas Petang di Kompas TV.
Feri juga mempertanyakan kemampuan berpolitik dari anggota keluarga Jokowi, terutama jika partai politik pendukung pemerintahan menyatakan siap mendukung mereka di Pilkada 2024. Sebagai contoh, Feri menyoroti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang baru-baru ini mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 mendampingi Capres Prabowo Subianto. “Saya pikir omong kosong kalau kita bicara prestasi Gibran. Bagaimana prestasinya bisa diukur? Keluarga Jokowi apa prestasinya? Bukankah Gibran baru dua tahun, belum ada nilainya itu untuk dianggap memiliki kapasitas,” paparnya.
Menurut Feri, Presiden Jokowi menggunakan momentum masa jabatannya untuk membangun dinasti politik bagi anggota keluarganya agar tetap berada di lingkaran kekuasaan. Namun, praktik politik dinasti ini dianggapnya sebagai tindakan yang berbahaya karena menunjukkan kecenderungan pemimpin untuk lebih condong kepada kehendak kekuasaan daripada mematuhi undang-undang.
Sementara itu, isu mengenai kemungkinan partisipasi menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, dan istri anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dalam Pilkada Sleman dan Pilkada Jakarta 2024 juga menjadi perbincangan hangat. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah bahkan menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan dukungan politik kepada keduanya jika mereka memutuskan untuk maju dalam Pilkada. Namun, kehadiran mereka dalam dunia politik memicu pertanyaan serius tentang netralitas dan etika dalam demokrasi.
Dengan demikian, isu politik dinasti yang terus bergulir menunjukkan bahwa masih ada ketidakseimbangan antara prinsip demokrasi yang sehat dan ambisi politik kelompok tertentu. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan refleksi kritis dan tindakan yang tegas untuk memastikan bahwa semua pemimpin, termasuk anggota keluarga presiden, beroperasi di dalam batas-batas hukum dan etika yang jelas, demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.
