Latar Belakang Dalam waktu dekat, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menghadiri dua pertemuan internasional penting: KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Rencana ini menimbulkan beberapa spekulasi di kalangan publik mengenai alasan di balik keputusannya untuk tetap menghadiri kedua acara tersebut secara langsung alih-alih mendelegasikan kehadirannya kepada Wakil Presiden Gibran.
**Fusilatnews**: “Selamat sore, Pak Damai Hari Lubis. Kami ingin mengupas lebih dalam terkait rencana keberangkatan Presiden Prabowo ke dua pertemuan internasional, yaitu KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Beberapa pihak menyebutkan, sebenarnya tidak ada pelanggaran dalam sistem hukum ketatanegaraan apabila Presiden mendelegasikan pertemuan itu kepada Wakil Presiden Gibran. Bagaimana pandangan Bapak?”
**Damai Hari Lubis**: “Selamat sore. Ya, secara hukum tata negara memang benar, tidak ada yang dilanggar bila Presiden Prabowo mendelegasikan kehadirannya ke Wakil Presiden. Kehadiran di forum-forum internasional seperti KTT APEC dan G20 memang bisa diwakilkan oleh pejabat tinggi negara lainnya jika diperlukan.”
**Fusilatnews**: “Lalu, apakah menurut Bapak ada alasan khusus mengapa Presiden tidak menyerahkan tugas ini kepada Wapres Gibran?”
**Damai Hari Lubis**: “Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin Presiden Prabowo merasa Gibran belum sepenuhnya siap untuk berbicara di level internasional dengan para pemimpin dunia. Dalam forum besar seperti APEC atau G20, kemampuan komunikasi yang andal dan pengetahuan mendalam mengenai isu global memang diperlukan.”
**Fusilatnews**: “Apakah ada kekhawatiran tertentu mengenai citra Gibran di mata internasional, mengingat isu-isu yang pernah muncul sebelum Pilpres 2024 terkait nepotisme dan akun-akun anonim yang menyebut-nyebut namanya?”
**Damai Hari Lubis**: “Tentu, itu bisa menjadi salah satu faktor. Keberadaan Gibran di panggung internasional mungkin akan menjadi sasaran sorotan media asing, terutama soal nepotisme yang ramai diperbincangkan di masa kampanye lalu. Belum lagi, jika akun-akun anonim terus-menerus menyangkutpautkan namanya dengan isu-isu yang tidak benar, hal itu bisa menjadi bahan cibiran dari bangsa lain.”
**Fusilatnews**: “Artinya, jika ketakutan itu benar adanya, posisi Indonesia dan bahkan martabat Presiden Prabowo sendiri bisa menjadi sorotan negatif di dunia internasional?”
**Damai Hari Lubis**: “Benar. Reputasi bangsa kita bisa saja menjadi taruhan. Jika Wakil Presiden yang kurang mumpuni atau masih dianggap kontroversial di kancah politik kita hadir, hal tersebut mungkin bisa dianggap sebagai kelemahan oleh pihak asing.”
**Fusilatnews**: “Lalu, jika memang itu masalahnya, apa tidak sebaiknya Presiden Prabowo justru mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat menteri lain yang memiliki pengalaman dan komunikasi politik lebih matang?”
**Damai Hari Lubis**: “Itu juga bisa menjadi alternatif yang masuk akal. Menlu atau menteri lain yang berkompeten di bidang ekonomi dan hukum internasional akan lebih siap menghadapi pertanyaan kompleks dan menjaga kehormatan Indonesia. Dengan begitu, Presiden Prabowo dapat tetap menjaga stabilitas internal tanpa harus merasa khawatir dengan kemungkinan buruk yang bisa terjadi di pertemuan internasional tersebut.”
**Fusilatnews**: “Jadi, intinya Bapak berpandangan bahwa keputusan untuk tetap menghadiri langsung KTT APEC dan G20 adalah wajar jika Presiden mempertimbangkan risiko-risiko tersebut. Namun, opsi lain seperti mendelegasikan ke Menlu juga layak dipertimbangkan?”
**Damai Hari Lubis**: “Betul sekali. Pada akhirnya, ini soal menjaga kehormatan bangsa dan memastikan bahwa kehadiran Indonesia di forum global tidak menimbulkan polemik yang tidak perlu. Semua tentu kembali kepada penilaian Presiden Prabowo tentang siapa yang paling mampu mewakili negara dengan baik.”
Kesimpulan: Dialog ini mengungkapkan perspektif dari sisi hukum dan politik internasional mengenai rencana keberangkatan Presiden Prabowo ke pertemuan APEC di Peru dan G20 di Brazil. Meski secara hukum ia bisa mendelegasikan tugasnya kepada Wakil Presiden Gibran, tampaknya Presiden Prabowo mempertimbangkan berbagai risiko, baik dari segi komunikasi maupun citra internasional.
