Oleh Prihandoyo Kuswanto – Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Psncasila.
Mengikuti dan mencermati persidangan sengketa pemilu di MK semakin terlihat pertarungan hukum yang di paksakan entah apa yang ada di benak 01 dan 03 yang kedua paslon ini di mandegani dua mantan ketua MK prof Machfud MD dan Prof Hamdan Sulfa .
Bagaimana mungkin dalam sidang yang sangat garang dengan mengusulkan pemilu di Ulang dengan Prabowo Gibran tidak boleh ikut kedua penggugat ini 01 dan 03 adalah yang dulunya mendorong amandemen UUD 1945 ada Todung Mulyani Lubis ada Dedy Indrayana ,Ada Rafly Harun Aneis dll yang merupakan tokoh tokoh NGO Indonesia yang mendorong Amandemen UUD 1945.
Dan bisa kita lihat di disertasi nya Prof Dedy Indrayana yang menganggap UUD 1945 Mitos.
Pemilu ini ada skenario besar yang dilakukan oleh agen agen Asing . CIA lewat LSM Amerika seperti NED & IRI bekerja sama dengan aktivis lokal di Pemilu-Pilpres 2024.
Narasinya yang penuh keburukan mulai dari politik dinasti, pemilu curang, cacat etika, aparat tidak netral dan menekan, demokrasi rusak atau mundur, Kecurangan TSM yang terstruktur ,tersistem,dan masif dan lain-lain sebagainya.
Tujuannya membuat chaos, mengacaukan pemilu, menjatuhkan Presiden dan memenangkan capres-cawapres yang disponsori asing dengan dana tak terbatas. Dan menganulir kemenangan Prabowo Gibran skenario dilakukan jauh sebelum pemilu dilaksanakan penggiringan opini pemilu curang sudah dilakukan dengan terstuktur sistemik masif . Sebelum pencoblosan Guru Besar dan civitas akademika dimulai dari UGM yang mengangkat pemilu curang dikaitkan dengan etik.Kemudian seperti orkestra di lanjutkan oleh UII ,UI dan Universitas yang lain nya .
Kemudian diteruskan dihari tenang agitasi pada rakyat dengan Filem Dirty Vote yang memaparkan narasi kecurangan kecurangan
yang dilakukan oleh aparat pemerintah
Dan rakyat Indonesia ternyata lebih cerdas dari perhitungan mereka ,dan memberikan kemenangan pada 02 yang telak dari 01 dan 03.
Mulailah diributkan soal ITI dan si Rekap ribut kecurangan rupa nya Roy Suryo tidak membaca UU Pemilu bawah kemenangan itu bukan dari ITI atau Sirekap tetapi dari hitungan manual secara berjenjang ,ITI dan Si Rekap hanya alat untuk membantu pemberitahuan hasil perhitungan manual saja jadi kalau ada perubahan pada Sirekap bisa saja terjadi nama nya juga alat untuk publikasi.
Rupa nya tuduhan tuduhan Pemilu Curang TSM di patahan oleh KPU dimana 01 dan 03 tidak mampu membuktikan Kecurangan TSM ketika ketua KPU bertanya dimana kecurangan itu terjadi di TPS mana oleh petugas KPPS bernama siapa? Partai mana yang di gelembungkan berapa banyak suara yang digelembungkan ,kedua wakil paslon 01 dan 03 tidak mampu menjawab dan akhir nya mencabut keterangan nya .
Mencermati persidangan MK padahal ada dua Prof yang mantan ketua MK yaitu Prof Machfud 03 MD,dan Prof Hamdan Sulfa 01, masak mereka berdua tidak mengerti kalau UU MK itu soal sengketa hasil pemilu berkaitan dengan hasil perolehan suara.
Jelas pembatasan ini maka harus nya yang dibawah ke meja MK adalah bukti dan fakta yang berkaitan dengan perolehan suara .
Dan aneh nya yang dibawah ke meja MK ,asumsi,narasi ,yang berkaitan dengan Pemilu curang yang ditembakan pada Presiden Jokowi dengan bansos.
Padahal nansos itu jelas bukan hal yang ilegal tetapi sudah merupakan UU yang sudah disetujui di DPR dan jika ada penyelewengan bisa dideteksi sebab ada penangung jawab anggaran PA disetiap kementerian dan itu tugas BPK yang mengaudit.
Jadi memang bukan soal sengketa pemilu tetapi lebih pada akan kudeta terhadap pemerintahan Jokowidodo ,pikiran nya pokok nya dibuat kacau dan keadaan keos pemilu bubar .
Dan beberapa hari ini ada 300Guru Besar yang juga mulai ikut cawe cawe ke MK kita belum mendeteksi arah dan tujuan nya apa ? Apa juga bagian dari skenario asing ?
Menguat nya Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945 membuat mereka gusar kita harus membuka sejarah 20tahun yang lalu terhadap amandemen UUD 1945 National Democratic Institution (NDI) di bawah Partai Demokrat Amerika Serikat telah menggelontorkan US$45 juta untuk mengawal amandemen konstitusi Indonesia sejak 1999 hingga 2002,”
Menurut mantan Wakasad itu, indikasi intervensi itu terlihat dari adanya muatan liberal dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amendemen yang sangat dominan.
“Prof Dr Sofyan Efendi MPA (mantan Rektor UGM) mencatat 82,5% isi amendemen UUD 1945 mengandung muatan liberal,”
Jadi jelas melalui agen agen lokal nya tidak ingin Indonesia kembali ke UUD 1945 oleh sebab itu mereka menggunakan pemilu untuk melakukan agenda agenda nya membuat keos dengan tujuan Revolui warna .
Sebuah dokumen intelijen yang bocor mengungkap bahwa Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan revolusi warna di Indonesia.
Revolusi warna adalah istilah yang kerap digunakan atas operasi yang dilakukan AS untuk membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rezim.
Dalam hal ini, revolusi warna disiapkan oleh CIA, melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk mencampuri Pemilu 2024.
NED sendiri merupakan organisasi non-pemerintah di AS yang dibentuk pada 1983 untuk mempromosikan demokrasi ke negara lain. Meski begitu, NED didanai oleh pemerintah AS dan disebut-sebut menjadi “front CIA” untuk melakukan revolusi warna.
Jadi teriakan untuk melengserkan Jokowi melalui hak angket
bukan sesuatu yang tidak mempunyai hiden agenda .
Kita menunggu keputusan KPU apakah masih mempunyai Kedaulatan maka perlu kita buktikan.
Teruslah bersuara kembali ke UUD 1945 dan Pancasila agar bangsa dan negara ini selamat .
