Jakarta, Muniranews. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memanggil lima anggotanya yang baru-baru ini bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan berlangsung siang ini di kantor PBNU untuk meminta penjelasan mengenai latar belakang pertemuan itu.
“Rencananya akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di PBNU,” kata Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, saat dihubungi pada Senin (15/7/2024).
Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, menjelaskan bahwa PBNU juga akan memanggil pimpinan lembaga atau badan otonom (banom) yang terkait dengan kelima orang tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap mengenai latar belakang pertemuan dengan Presiden Israel tersebut.
“Gus Yahya akan memanggil mereka yang terlibat, termasuk pimpinan lembaga atau banom terkait, untuk dimintai keterangan,” kata Gus Ipul. “Kami ingin tahu lebih jelas apa latar belakang pertemuan tersebut,” lanjutnya.
Pemanggilan ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf.
“Pertemuan akan berlangsung pukul 2 siang di PBNU bersama Ketua Umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Gus Ipul menyayangkan kunjungan lima orang yang mengatasnamakan pemuda NU ke Israel dan bertemu dengan Isaac Herzog tersebut. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan tanpa izin dan mandat dari PBNU.
“Kelima orang itu tidak mendapat mandat dari PBNU, dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” katanya.
Pertemuan ini menimbulkan kontroversi di kalangan internal PBNU dan masyarakat luas, mengingat sikap resmi NU yang menolak normalisasi hubungan dengan Israel sebelum tercapainya kemerdekaan penuh Palestina. Gus Ipul menekankan pentingnya memahami kebijakan organisasi sebelum melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi citra dan prinsip organisasi.
Terkait dengan kejadian ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memberikan komentar. Kemenlu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Setiap kunjungan atau pertemuan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pihak Israel, jika tidak dalam konteks resmi dan seizin pemerintah, adalah tindakan individu yang tidak mewakili sikap atau kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar juru bicara Kemenlu.
Dengan pemanggilan ini, PBNU berharap dapat mengklarifikasi situasi dan memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggotanya tetap sejalan dengan kebijakan dan prinsip yang dianut oleh organisasi tersebut.
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memanggil lima anggotanya yang baru-baru ini bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan berlangsung siang ini di kantor PBNU untuk meminta penjelasan mengenai latar belakang pertemuan itu.
“Rencananya akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di PBNU,” kata Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, saat dihubungi pada Senin (15/7/2024).
Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, menjelaskan bahwa PBNU juga akan memanggil pimpinan lembaga atau badan otonom (banom) yang terkait dengan kelima orang tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap mengenai latar belakang pertemuan dengan Presiden Israel tersebut.
“Gus Yahya akan memanggil mereka yang terlibat, termasuk pimpinan lembaga atau banom terkait, untuk dimintai keterangan,” kata Gus Ipul. “Kami ingin tahu lebih jelas apa latar belakang pertemuan tersebut,” lanjutnya.
Pemanggilan ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf.
“Pertemuan akan berlangsung pukul 2 siang di PBNU bersama Ketua Umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Gus Ipul menyayangkan kunjungan lima orang yang mengatasnamakan pemuda NU ke Israel dan bertemu dengan Isaac Herzog tersebut. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan tanpa izin dan mandat dari PBNU.
“Kelima orang itu tidak mendapat mandat dari PBNU, dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” katanya.
Pertemuan ini menimbulkan kontroversi di kalangan internal PBNU dan masyarakat luas, mengingat sikap resmi NU yang menolak normalisasi hubungan dengan Israel sebelum tercapainya kemerdekaan penuh Palestina. Gus Ipul menekankan pentingnya memahami kebijakan organisasi sebelum melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi citra dan prinsip organisasi.
Terkait dengan kejadian ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memberikan komentar. Kemenlu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Setiap kunjungan atau pertemuan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pihak Israel, jika tidak dalam konteks resmi dan seizin pemerintah, adalah tindakan individu yang tidak mewakili sikap atau kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar juru bicara Kemenlu.
Dengan pemanggilan ini, PBNU berharap dapat mengklarifikasi situasi dan memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggotanya tetap sejalan dengan kebijakan dan prinsip yang dianut oleh organisasi tersebut.
